Ketebalan Lumpur Menjadi Halangan dalam Pencarian 553 Korban Bencana di Sumatera

Foto: Petugas Basarnas saat menrmikan jasad korban. (dok. Basarnas Medan)

Bogor, Blogger.com - Sebanyak 553 individu masih dinyatakan hilang setelah terjadinya bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, Mengungkapkan bahwa tebalnya lumpur menjadi hambatan dalam usaha untuk pencarian korban.

Berdasarkan informasi, jumlah 553 korban yang hilang adalah data yang diperoleh per Selasa (2/12/205) pada pukul 10. 00 WIB. Dalam informasi yang sama, tercatat jumlah korban yang meninggal dunia sesuai data Basarnas adalah 583 orang.

"Hari ini, operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) masih berlangsung, dan untuk pembaruan data memang terakhir kali diperbarui pada pukul 10. 00, yang menyatakan bahwa total korban yang telah dievakuasi dan dinyatakan meninggal dunia sebanyak 583 orang, sedangkan jumlah yang masih dalam pencarian tercatat 553 orang," jelas Syafii setelah pertemuan dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).

Syafii menyatakan bahwa ketebalan lumpur merupakan hambatan dalam proses pencarian. Apalagi lumpur yang sangat padat itu tercampur dengan kayu.

"Tentu saja, ini menghadapi tantangan tertentu ketika ketebalan lumpur bervariasi, serta terdapat campuran kayu di dalamnya. Ketika lumpur mulai mengering, kami memerlukan salah satu di antaranya, yaitu K-9," ujarnya.

Pihak tersebut sedang mengerahkan semua sumber daya yang ada. Termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur militer dan kepolisian.

"Pencarian telah dimulai dan kini lebih terbuka. Kami telah memanfaatkan K9 untuk memberikan bantuan," ujarnya.

Selanjutnya, Syafii menjelaskan penyebab perbedaan angka korban meninggal antara Basarnas dan BNPB. Tercatat, jumlah korban meninggal menurut BNPB hingga pukul 12. 55 WIB adalah sebanyak 659 orang, sedangkan menurut Basarnas hingga pukul 10. 00 WIB, jumlahnya adalah 583 orang.

Tindakan yang diambil oleh Badan SAR Nasional tentu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kami tidak mengetahui bahwa berkaitan dengan laporan yang ada di BNPB, sebab BNPB bertindak sebagai koordinator dari seluruh sumber daya. "Sumber informasi dapat berasal dari Pemerintah Daerah, TNI, maupun Polri," ujarnya.

"Namun, apa yang dilakukan oleh Badan SAR Nasional pada dasarnya akan dipertanggungjawabkan, karena berkaitan dengan santunan dan hak-hak yang dimiliki oleh keluarga," tambahnya.