Situasi di Desa Widorokandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Rabu sore (14/1/2026), yang masih terendam banjir. Bencana hidrometeorologi berupa banjir atau tanah longsor melanda 127 desa di 20 kecamatan se-Kabupaten Pati.
Blogger.com ---- Seluruh daerah Kabupaten Pati saat ini mengalami dampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir.
Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pati mencakup 21 kecamatan, yang semuanya kini terpengaruh oleh bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem. Dampak bencana telah meluas ke setiap kecamatan di Pati dengan tingkat keparahan yang bervariasi.
Informasi ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati dalam proses penanganan banjir yang masih berjalan. Pemerintah daerah juga telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan dan pendistribusian bantuan.
Martinus Budi Prasetya, Kepala Pelaksana BPBD Pati, menyatakan bahwa Kecamatan Jaken adalah daerah terakhir yang terdampak. 'Terakhir adalah Jaken (kecamatan yang terkena bencana hidrometeorologi). Meskipun tidak semua di pemukiman. Ada yang di lahan pertanian dan tambak.
Namun, semua 21 kecamatan sampai hari ini sudah merasakan dampak dari cuaca ekstrem ini,' ungkap Budi ketika ditemui di Posko Dapur Umum Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati, pada Kamis (15/1/2026).
Genangan banjir terkonsentrasi di enam kecamatan
Walaupun dampak telah menjangkau seluruh kecamatan, BPBD Pati mencatat saat ini banjir masih terkonsentrasi di enam kecamatan yang dilalui oleh aliran Sungai Silugonggo.
Dimulai dari Sukolilo, kemudian Kayen, Gabus, Pati Kota, Jakenan, dan Juwana. Ditambah sedikit genangan di Dukuhseti, Pati Utara. Itu adalah cakupan wilayah kecamatan yang terpengaruh,' jelas Budi.
Ia menambahkan, desa-desa yang terimbas banjir sepanjang aliran Sungai Silugonggo dari Sukolilo hingga Juwana mencapai ratusan. Sampai Rabu malam (14/1/2026), BPBD mencatat ada 112 desa yang terpengaruh banjir. 'Dengan cuaca hujan seperti ini, kemungkinan akan ada penambahan,' ujarnya.
Titik pengungsian korban banjir bertambah
Seiring meluasnya genangan, titik-titik pengungsian bagi korban banjir terus bertambah. BPBD Pati mencatat lokasi pengungsian berada di Balai Desa Doropayung dan Balai Desa Bumirejo di Kecamatan Juwana. Pengungsian juga terdapat di Balai Desa Sidoharjo dan Masjid Kalidoro di Kecamatan Pati.
'Ada pula di Balai Desa Mustokoharjo. Namun mungkin ada pengungsian tambahan siang ini. Tadi saya menerima informasi dari Kepala Desa Purworejo bahwa di Purworejo arah jembatan Sampang itu mulai membutuhkan pengungsian tambahan,' ujarnya Budi.
Berkaitan dengan jumlah pengungsi, BPBD Pati belum memiliki angka pasti. Namun, Budi memastikan jumlah pengungsi terus meningkat dari hari ke hari. Di kawasan Pati Kota saja, hingga Rabu tercatat sudah ada 47 kepala keluarga yang mengungsi di berbagai lokasi.
Status tanggap darurat dan dukungan BNPB
Menghadapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan status Tanggap Darurat bencana banjir selama 14 hari, terhitung mulai 10 Januari hingga 24 Januari 2026.
Penetapan status ini dianggap penting untuk mempercepat koordinasi dan penanganan bencana. Budi menyatakan status tanggap darurat mempermudah pemerintah daerah mendapatkan dukungan dari tingkat provinsi hingga pusat.
'Implikasinya adalah kita mendapatkan lebih banyak perhatian baik dari pemerintah provinsi maupun pusat, termasuk BNPB,' tambahnya.
Ia melanjutkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memberikan berbagai jenis bantuan, mulai dari perbaikan infrastruktur darurat, logistik pangan, hingga peralatan kebencanaan.
Dapur Umum Aktif, Anggaran Masih Menggunakan APBD
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak banjir, beberapa dapur umum telah diaktifkan di berbagai tingkat, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa.
Posko dapur umum kini tersedia di kantor BPBD, Dinas Sosial, serta di kecamatan Juwana, Dukuhseti, dan Tayu. Mengenai pendanaan untuk penanganan banjir, BPBD Pati masih mengandalkan anggaran rutin DPA APBD 2026.
Menurut Budi, kebijakan mengenai pergeseran atau refocusing anggaran sepenuhnya merupakan kewenangan kepala daerah.
Penulis RDS
Nara Sumber MBP
Komentar
Posting Komentar