Tim Tanggap Darurat (Emergency Response Team) Grup Merdeka membantu proses evakuasi korban bencana di Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Blogger.com --- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa dampak dari bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Sumatera masih sangat mengkhawatirkan. Menurut data terkini yang diupdate hingga Senin (12/1/2026), jumlah korban yang meninggal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 1. 189 jiwa. Angka ini menunjukkan sejauh mana bencana hidrometeorologi berlangsung dari akhir tahun lalu hingga awal tahun 2026.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa jumlah korban yang meninggal meliputi 550 orang di Aceh, 375 orang di Sumatera Utara, dan 231 orang di Sumatera Barat. Saat ini, terdapat 33 orang lainnya yang masih dalam tahap identifikasi. "Informasi ini adalah hasil pembaruan terakhir yang telah kami lakukan saat situasi darurat masih berlangsung di beberapa wilayah," ujar Abdul Muhari di Jakarta, Rabu (14/1/2026) yang dikutip dari Antara.
Apa sejauh mana pengaruh dari jumlah korban dan proses pengungsian yang disebabkan oleh bencana?
Selain adanya korban jiwa, BNPB juga mencatat dampak sosial yang tidak kalah signifikan. Sebanyak 141 individu telah dilaporkan sebagai orang hilang dan saat ini masih dalam tahap pencarian oleh tim yang bekerja sama di lapangan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang harus meninggalkan rumahnya mencapai 195. 542 orang akibat kerusakan rumah, jalur transportasi, dan sarana umum.
Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yaitu mencapai 67. 876 orang. Ribuan warga tersebut terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tinggal di tempat pengungsian sementara karena kondisi perumahan yang belum layak untuk dihuni kembali. BNPB berpendapat bahwa banyaknya pengungsi menggambarkan bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat sekejap, melainkan juga dapat memengaruhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka waktu menengah.
Apa tindakan yang diambil oleh pemerintah selama periode tanggap darurat dan pemulihan?
Abdul Muhari menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian pada pencatatan dampak bencana di masa tanggap darurat. Pemerintah pusat dan daerah juga memastikan percepatan pemulihan selama fase transisi darurat di berbagai kabupaten dan kota yang terkena dampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Perpanjangan periode tanggap darurat masih diterapkan di enam kabupaten di Provinsi Aceh karena situasi di lapangan belum sepenuhnya membaik. Dalam tahap ini, pemerintah berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara penanganan darurat dan persiapan pemulihan serta pembangunan kembali. "Rehabilitasi perlu dilaksanakan dengan segera agar kegiatan masyarakat dapat dilanjutkan, terutama di daerah yang aksesnya terganggu akibat banjir dan tanah longsor," kata Abdul Muhari.
Mengapa pembangunan jembatan menjadi hal yang sangat penting?
Salah satu perhatian utama BNPB pada tahap pemulihan adalah pemenuhan infrastruktur penting. Abdul Muhari menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus pada pembangunan 270 unit jembatan Bailey yang terletak di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga kini, sebanyak 20 unit jembatan telah berhasil dipasang dan 10 unit lainnya masih dalam tahap pemasangan.
Jembatan-jembatan ini berperan sebagai jalur sementara untuk menggantikan jembatan tetap yang mengalami kerusakan atau putus akibat banjir dan longsor. Di Provinsi Aceh, pihak pemerintah telah mengirimkan 117 unit jembatan Aramco untuk mempercepat pemulihan akses ke wilayah yang sebelumnya terisolasi. Salah satu jembatan yang kini telah dapat digunakan adalah Jembatan Bailey Jamur Ujung yang terletak di jalur Bireuen–Takengon, dan saat ini sudah dapat dilintasi oleh kendaraan bermotor roda empat.
Selain pemasangan jembatan, proses pemulihan di Aceh juga mencakup perbaikan infrastruktur tambahan lainnya. Abdul Muhari menyatakan bahwa proses perakitan Jembatan Krueng Pelang di Aceh Tengah telah mencapai sekitar 80 persen. Di tempat yang sama, pemerintah bersama dengan TNI dan Polri juga melaksanakan normalisasi sungai serta membersihkan fasilitas umum yang terpengaruh oleh material banjir dan longsor.
Penulis RDS
Nara Sumber AM
Komentar
Posting Komentar