BPBD Subang evakuasi korban banjir di Desa Anggasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang
Blogger.com ------ Warga di daerah Pantai Utara (Pantura) Subang telah mulai merasa jenuh. Sebab, bencana banjir yang menggenangi tempat tinggal dan lahan pertanian mereka seakan telah menjadi "daftar kegiatan" tahunan tanpa adanya penanganan menyeluruh dari pihak pemerintah. Dalam minggu terakhir ini, banjir telah melanda 3. 500 rumah di 7 kecamatan. Namun, setiap tahun banjir ini selalu terjadi kembali dan belum ada solusi yang nyata selama puluhan tahun.
Masyarakat merasakan bahwa cerita tentang penanganan banjir selama ini hanya bersifat formalitas dan perbaikan sementara. Masyarakat Pantura meminta tindakan konkret yang menyelesaikan masalah secara mendalam, bukan hanya pemberian mi instan dan nasi bungkus ketika air sudah menggenangi rumah mereka.
Kesedihan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat Pantura, terutama di Pamanukan, tidak memadai jika hanya diimbangi dengan pemberian bantuan mi instan. Mereka memerlukan solusi untuk mengatasi banjir yang terjadi setiap tahun.
Eks Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin, pernah menyatakan bahwa negara ini tidak boleh terperangkap dalam permasalahan yang serupa setiap tahunnya. "Pemerintah enggan untuk memahami dan menyelesaikan masalah, sehingga terus terulang," kata Ma'ruf Amin saat mengunjungi banjir di Pamanukan pada tahun 2021.
Namun, banjir di Pantura, terutama di Pamanukan, hingga saat ini masih terjadi setiap tahun dan belum terdapat solusi yang jelas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
Kepala Desa Lengkongjaya: "Pemerintah Perlu Bekerja Sama! "
Suara yang kuat juga berasal dari kalangan pemerintah desa. Kepala Desa Lengkongjaya, Kecamatan Pamanukan, Subang, Ade Hermawan, mengungkapkan bahwa perbedaan kepentingan antarinstansi perlu segera diatasi.
Kami di tingkat desa merasa jenuh menyaksikan warga yang terdampak setiap tahun. Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah perlu bekerja sama secara sinergis. "Jangan pergi sendirian," kata Ade Hermawan, Rabu (28/1/2026). Menurut Ade, Pamanukan yang merupakan salah satu lokasi yang paling parah membutuhkan perhatian yang khusus. Ia meminta agar normalisasi sungai dilaksanakan dengan segera, secara menyeluruh, dan berkelanjutan.
Isu mengenai banjir ini sangat rumit. Jika hanya memperbaiki bagian akhir tetapi bagian awal tidak terurus, maka itu sia-sia. Demikian pula sebaliknya. "Kita memerlukan komitmen politik yang kokoh untuk penanganan dari awal hingga akhir," tambahnya.
Impian Komunitas Pantura
Masyarakat Pantura saat ini mengharapkan tindakan nyata. Mereka tidak lagi memerlukan janji manis selama kampanye atau kunjungan singkat dari pejabat yang hanya memberikan bantuan pangan sementara. "Warga memerlukan alat berat untuk menggali sungai dan bibit pohon yang ditanam kembali di daerah pegunungan, guna mencegah terjadinya banjir yang berulang di Pantura Subang," ujarnya.
Penanganan banjir di Subang dianggap tidak dapat dilakukan dengan cara terpisah. Para pakar lingkungan dan pemimpin masyarakat sepakat bahwa solusi perlu dilakukan secara terintegrasi melalui tiga aspek utama: Pertama, reboisasi di daerah hulu, yaitu memulihkan fungsi hutan di bagian atas untuk mengendalikan aliran air hujan.
Kedua, upaya normalisasi sungai dilakukan melalui pengerukan endapan dan perbaikan tanggul di sungai-sungai utama. Ketiga, pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap perubahan fungsi lahan dan sistem drainase di kawasan perkotaan.
Nara Sumber. Kepala Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Pamanukan
Ade Hermawan
Penulis Berita. Raden Dede Sudrajat
Komentar
Posting Komentar