Penampakan ekskavator terkubur setengah badan saat normalisasi Situ 2 Ciburuy, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat,
Bogor, Blogger.com --- Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, memberikan respon terhadap keluhan masyarakat yang terkena dampak revitalisasi Situ Ciburuy di Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang hingga saat ini masih menanti pencairan dana kompensasi atas pembongkaran bangunan.
Herman menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang terus menjalankan proses penyaluran bantuan tersebut. Namun, penyaluran akan dilakukan dengan hati-hati agar tepat mengenai sasaran dan adil bagi semua warga yang terdampak.
Saya telah mengunjungi lapangan. Lakukan pemeriksaan dan verifikasi dengan kepala desa, sekretaris desa, serta rekan-rekan dari Sumber Daya Alam sehingga totalnya ada 372 Kepala Keluarga (KK)," ujarnya saat dihubungi pada hari Senin, 19 Januari 2026.
Ia menyatakan bahwa angka tersebut adalah hasil dari pengumpulan data terbaru setelah melakukan pemeriksaan langsung di lapangan bersama dengan pemerintah desa dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) di Jawa Barat.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sementara, hanya 58 Kepala Keluarga (KK) yang dinyatakan memenuhi kriteria dan telah menerima kompensasi sebesar sekitar Rp10 juta.
"Herman menyampaikan bahwa hasil verifikasi dan validasi untuk 58 Keluarga Kepala Keluarga (KK) sudah mendapatkan kompensasi, yaitu sebesar Rp10 juta untuk rumah dan Rp5 juta untuk warung. " Sementara itu, sebanyak 314 KK lainnya masih sedang dalam tahap pengumpulan data lebih lanjut.
Ia menjelaskan bahwa dari total tersebut terdapat 27 kepala keluarga yang memiliki rumah dan 93 kepala keluarga yang memiliki warung. Selain itu, tambah Herman, terdapat juga berbagai objek lain yang memerlukan penilaian tambahan agar proses kompensasi dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.
Dari total tersebut, terdapat 314, di mana 27 KK merupakan rumah dan 93 KK merupakan warung. Jumlah 194 kepala keluarga yang tersisa terdiri dari berbagai macam hal, termasuk kolam, kandang ternak ayam yang paling banyak, garasi, dan sawah. "Hal ini juga perlu diverifikasi," ujarnya.
Menurut Herman, variasi jenis bangunan dan objek yang terpengaruh adalah alasan bagi pemerintah untuk tidak dapat memberikan kompensasi yang sama. Setiap objek akan dievaluasi secara proporsional berdasarkan fungsi dan pengaruhnya.
Harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan (dalam mengolah data) karena data tersebut masih perlu kita periksa. "Tentunya, kompensasi yang diberikan harus berbeda dan tidak dapat disamakan; haruslah proporsional dan adil," tegasnya.
Mengenai persiapan anggaran, Herman menegaskan bahwa Pemprov Jabar telah menyusun rencana pembiayaan dengan menggunakan mekanisme pengalihan anggaran.
Menurutnya, rencana ini dapat diterapkan sesuai dengan peraturan keuangan daerah karena keadaan dianggap mendesak dan menyangkut kepedulian sosial masyarakat.
"(Anggaran) Selanjutnya akan menggunakan mekanisme pergeseran, terdapat dana yang dapat dimanfaatkan karena mendesak sesuai dengan ketentuan keuangan daerah, memungkinkan adanya dana berdasarkan urgensi karena terkait dengan sensitivitas masyarakat yang sedang dalam proses," ujarnya.
Sebelumnya diinformasikan, sejumlah warga yang tinggal di sekitar Situ Ciburuy, KBB masih menantikan pelaksanaan dana kadeudeuh (tali kasih) yang telah dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dana tersebut adalah penggantian atas penghancuran bangunan dalam program pembaruan danau.
Hingga kini, beberapa warga yang terkena dampak terpaksa tinggal di rumah sanak saudara atau menyewa tempat dengan biaya pribadi.
Pemerintah Desa Ciburuy mencatat bahwa dari total 322 objek yang telah didata bersama dengan DSDA Jawa Barat, hanya 58 kepala keluarga yang telah menerima bantuan.
Nara Sumber Herman S
Penulis R . Dede Sudrajat
Komentar
Posting Komentar